Penyalainews, Pekanbaru —WALHI Region Sumatera menaja rembuk dengan tema Perumusan Rencana Advokasi Lingkungan Hidup Kepulauan Riau. Rembuk yang dilaksanakan di Pulau Galang, Kecamatan Galang, Kota Batam pada Sabtu-Minggu (18-19/11/2023) ini dihadiri oleh Direktur Eksekutif Daerah WALHI Region Sumatera maupun perwakilannya, meliputi WALHI Aceh, WALHI Sumatera Utara, WALHI Sumatera Barat, WALHI Riau, WALHI Jambi, WALHI Sumatera Selatan, WALHI Bengkulu, WALHI Bangka Belitung, dan WALHI Lampung. Kepulauan Riau dipilih sebagai lokasi pertemuan sebagai simbol kebutuhan gerakan lingkungan hidup yang kuat dan tangguh di provinsi ini.
Even Sembiring, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau menyampaikan konflik agraria dan sumber daya alam yang terjadi karena ambisi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City merupakan persoalan yang mengantar WALHI Riau bekerja secara penuh di Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru. Pilihan bekerja di lokasi ini adalah bagian dari tanggung jawab WALHI Riau sebagai Eksekutif Daerah terdekat dengan Provinsi Kepulauan Riau, satu-satunya provinsi di Sumatera, di mana WALHI belum mempunyai kantor daerah.
”Kerja advokasi dan pengorganisasian di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru sudah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2023. Peristiwa 7 dan 11 September 2023 membuat WALHI Riau semakin intens bekerja di lokasi. Perjuangan bersama masyarakat adat dan tempatan di 24 Kampung Tua di Pulau Rempang, Galang, Galang Baru yang menyatakan menolak direlokasi karena PSN Rempang Eco-City juga melahirkan sebuah koalisi yang bernama Solidaritas Nasional untuk Rempang,” tegas Even.
Selama proses advokasi dan pengorganisasian tersebut, WALHI Region Sumatera ambil bagian secara aktif. Terhitung sejak awal Oktober 2023, tim WALHI Riau dibantu oleh enam orang tim lapangan dari WALHI Aceh, WALHI Bengkulu, WALHI Jambi, WALHI Sumatera Barat, WALHI Sumatera Selatan, dan WALHI Bangka Belitung. Selain itu, WALHI Sumatera Utara dan WALHI Lampung ambil bagian dalam dukungan kampanye dan penggalangan dukungan publik.
Dalam rembuk ini, WALHI Riau melaporkan kepada seluruh peserta bahwa persoalan lingkungan hidup di Kepulauan Riau merupakan persoalan krusial. Tidak hanya persoalan Rempang Eco-City, sejarah mencatat perizinan dan aktivitas tambang merupakan ancaman utama terhadap keberlanjutan wilayah pesisir, laut, dan pulau kecil di Provinsi tersebut.
Perizinan dan aktivitas tersebut turut mengakibatkan kerugian bagi mayoritas nelayan tradisional. Belakangan, persoalan privatisasi pulau dan daerah pariwisata juga menjadi ancaman yang cukup signifikan. Atas nama keindahan dan objektifikasinya, tidak sedikit masyarakat yang dipaksa pindah dari kampunganya.
Even dalam laporannya menyampaikan hegemoni logika kapital di Provinsi Kepulauan Riau mengakibatkan tidak maksimalnya perlawanan masyarakat sipil dan meminimalkan ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
Peran negara dengan berbagai tindakan represif dan pembungkaman publik melalui apa yang disebut dengan upaya SLAPP membuat kami memandang provinsi ini juga mengalami krisis kebebasan menyampaikan pendapat.
Berdasarkan paparan tersebut, rembuk WALHI Region Sumatera menyimpulkan isu lingkungan hidup belum menjadi isu prioritas yang direspon pemerintah dan masyarakat sipil di Provinsi Kepulauan Riau.
Karenanya penguatan isu sekaligus gerakan lingkungan hidup di Kepulauan Riau harus menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh Eksekutif Daerah WALHI Region Sumatera. Pembentukan simpul bahkan pembentukan kantor daerah WALHI merupakan salah satu sarana menguatkan cita-cita memperkuat isu dan gerakan lingkungan hidup di Kepulauan Riau.
WALHI Region Sumatera dalam rembuk ini juga bersepakat terus mendampingi perjuangan masyarakat di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru sekaligus menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi dan membatalkan rencana Pembangunan PSN Rempang Eco-City.***red/rls
Comment